RSS

Peristiwa G 30 S PKI

09 Jul

Media Power Point PERISTIWA G 30 S PKI

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang

Masa-masa menjelang meletusnya peristiwa G30 S PKI tahun 1965 cukup tepat di umpamakan sebagai “ Ibu pertiwi sedang hamil tua”. Yang dilahirkanya adalah tragedi yang memakan korban yang sangat banyak dan menimbulkan penderitaan. Saat itu terjadi perang dingin, dunia seakan terbelah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan, yaitu kubu kapitalis liberal dan kubu komunis, kondisi dalam negeri sangat parah karena pada tahun 1960-an mengalami krisis ekonomi. Tahun 1962/1963 terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, kegagalan panen, yang menimbukan kelaparan, ketidakpastian adanya stok barang menimbulkan kepanikan di masyarakat serta menaikan suhu politik.

Dalam keadaan demikian terbentuk situasi politik dengan tiga kekuasaan: Presiden, Tentara, dan PKI. (Herbert Feith, seorang sarjana politik Australia dari Monash University, menulis artikel di journal of Asian Studies (Berkeley) dengan judul “The Changing Triangle”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin“. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

 

  1. B.     Rumusan Masalah
    1. Bagaimana  awal permulaan perjanjian terjadinya perjanjian Linggarjati dan perjanjian renville?
    2. Bagaimana dampak dari adanya perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville?
  2. C.    Manfaat Tujuan
    1. Untuk mengetahui permulaan perjanjian terjadinya perjanjian Linggarjati dan perjanjian renville.
    2. Untuk mengetahui dampak dari adanya perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville.

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.    awal permulaan perjanjian terjadinya perjanjian Linggarjati dan perjanjian renville
  2. 1.      Perjanjian Linggarjati

Rencana untuk mempertemukan pihak Indonesia dengan pihak Belanda di meja perundingan, mula-mula diprakarsai oleh Panglima AFNEI, yaitu Letnan Jenderal Sir Philip Cristison. Prakarsa Cristison telah mendapat tanggapan baik dari pemerintah Inggris yang kemudian mendesak pihak Belanda agar bersedia mengadakan perundingan dengan pihak Republik Indonesia.

  1. Permulaan Perundingan-perundingan Indonesia-Belanda

Ketergantungan pemerintah Belanda dengan pemerintah Inggris menyebabkan belanda terpaksa memenuhi anjuran Inggris untuk mengadakan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Pemerintah Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr ke Indonesia yang selanjutnya bertindak sebagai penengah dalam perundingan-perundingan Indonesia-Belanda.

Perundingan antara Indonesia dengan Belanda dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam perundingan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, delegasi Belanda dipimpin oleh Sir Archibald Clark Kerr. Pertemuan yang diadakan di Jakarta itu ternyata tidak membuahkan hasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.

Pada awal perundingan Van Mook menyampaikan pernyataan Pemerintah Belanda yang isinya mengulangi pidato RatuWilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 sebagai berikut:

Indonesia akan dijadikan sebagai negara commonwealth berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri (self goverment) dalam lingkungan Kerajaan Belanda.

Masalah-masalah dalam negeri negara Indonesia diurus oleh pihak Indonesia, sedangkan masalah-masalah luar negeri diurus oleh pihak Belanda. Sebelum negara commonwealth dibentuk, terlebih dahulu akan membentuk pemerintahan peralihan yang berjangka waktu 10 tahun.

Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pihak Indonesia secara tegas menolak pernyataan Van Mook dengan berpegang pada pendirian bahwa Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah jajahan Belanda. Pada tanggal 12 Maret 1946 pemerintah RI menyerahkan pernyataan balasan yang isinya sebagai berikut:

1)         Negara RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan.

2)         Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggung jawab pemeritah RI.

3)         Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri dari orang-orang Indonesia dan Belanda.

4)         Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti oleh tentara Republik Indonesia.

5)         Selama perundingan berlangsung, semua aksi militer harus dihentikan dan pihak RI akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya.

Sekalipun perundingan di Jakarta ini mengalami kegagalan, pertemuan ini telah mensejajarkan RI, Belanda, dan Inggris di meja perundingan yang kemudian menjadi dasar perundingan-perundingan selanjutnya. Perundingan selanjutnya dilanjutkan di Hoge Voluwe Belanda yang berlangsung pada tanggal 14-24 April 1946. Perundingan ini pun mengalami kegagalan. Dalam perundingan ini delegasi Belanda dipimpin oleh Dr.H.J.Van Mook, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin olehMr.A.K. Pringgodigdo dan Dr. Soedarsono. Dari pihak Inggris Sir Archibald Clark Kerr sebagai penengah. Pihak RI dalam perundingan ini menuntut adanya pengakuan secara de facto atas Pulau Jawa, Madura dan Sumatra. Sedangkan pihak Belanda hanya mau mengakui wilayah de facto RI atas Pulau Jawa dan Madura saja. Pihak Belanda tetap menginginkan RI menjadi bagian dari Kerajaan Belandadalam bentuk Uni Indonesia-Belanda.

Sementara itu walaupun perundingan-perundingan sedang berjalan, Van mook terus mengambil  langkah-langkah untuk menyusun suatu struktur negara federal yang dikendalikan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Oleh karena itu, diadakan serangkaian perundingan antara pelbagai pejabat pemerintah Indonesia yang daerahnya diduduki oleh Belanda. Diantaranya diselenggarakan Konferensi Malino pada tanggal 15 Juli 1946, Konferensi Pangkal Pinang pada tanggal 1 Oktober 1946, dan Konferensi Denpasar. Bagi pemerintah Belanda perundingan-perundingan yang diadakan hanya untuk memperoleh kesempatan memperkuat pertahanan dan menambah jumlah kekuatan personil tentaranya.

Pihak Inggris yang bermaksud ingin segera meninggalkan Indonesia, teris berusaha mempertemukan pihak RI dan Belanda di meja perundingan. Kali ini Inggris mengutus Lord Killearn, seorang diplomat untuk Asia Tenggara menjadi penengah akhirnya berhasil membujuk kedua belah pihak yang bertikai. Sementara itu Sutan Syahrir yang ditunjuk menjadi formatur berhasil membentuk Kabinet Syahrir III yang dilantik pada tanggal 2 Oktober 1946. Kabinet ini melanjutkan perundingan dengan Belanda. Sebelum perundingan dimulai diciptakan keadaan damai dengan mengadakan gencatan senjata. Dalam perundingan tersebut pihak RI dipimpin oleh Dr. Soedarsono, Jenderal Soedirman, dan Jenderal Oerip Soemohardjo, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Prof.  Schermerhorn. Perundingan pendahuluan ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946.

Perundingan ini berhasil mengambil 3 keputusan penting, yaitu:

1)         Segera diadakan gencatan senjata antara RI dengan Belanda,

2)         Membentuk Komisi Bersama Gencatan Senjata untuk menangani masalah pelaksanaan gencatan senjata.

3)         RI dan Belanda harus segera mengadakan perundingan politik.

Setelah perundingan ini secara berangsur-angsur pasukan Sekutu mulai mengosongkan daerah-daerah yang diduduki nya dan selanjutnya diganti oleh tentara Belanda. Setelah melalui proses yang “alot”, perundingan dilanjutkan di Linggarjati, daerah sebelah selatan Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November 1946. Hasil perundingan ini telah disusun dalam sebuah naskah persetujuan yang terdiri atas 17 pasal. Naskah tersebut kemudian diparaf oleh kedua belah pihak untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Isi naskah itu antara lain sebagai berikut:

—  Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949,

—  Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia

—  Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda akan membentuk Uni Indonesia – Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.

  1. 2.    Perjanjian Renville

Sebelum perundingan dilangsungkan , pemerintah RI dilangsungkan, pemerintah RI  membentuk sebuah panitia istimewa dipimpin oleh Dr. J. Leimena. Anggotanya adalah Mr. Abdul Madjid, Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, Mayor  Jenderal Didi Kartasasmita, Kolonel Simbolon, dan Letnan kolonel Bustami. Sedang pihak Belanda juga membentuk panitia yang sama dipimpin oleh Van Vredenburgh dengan anggota Kolonel Drost, Mr. Zulkarnaen, Letnan Kolonel Surio Santoso, Dr. Styut, dan Dr. P.J. Koets

Melalui sebuah komisi penghubung KTN diadakan pertemuan-pertemuan pendekatan, tetapi mengalami kegagalan. Dalam pertemuan-pertemuan itu pihak RI yang didudukinya sejak tanggal 1 Agustus 1947 dan Jakarta harus kembali dalam statusnya sebelum Agresi Militer Belanda I. Sebaliknya pihak Belanda tetap bertahan dengan garis Van Mook-nya dan menyatakan bahwa daerah-daerah yang didudukinya sebelum adanya perintah gencatan senjata dari DK PBB tetap menjadi milik Belanda.

Komisi Tiga Negara (KTN) yang dipercayakan untuk membantu penyelesain sengketa RI-Belanda tidak putus harapan. Untuk mengatasi perdebatan  yang berlarut-larut, KTN mengusulkan agar Perjanjian Linggarjati dijadikan sebagai dasar untuk memulai perundingan. Usul KTN ini ternyata diterima baik oleh pihak RI maupun oleh pihak Belanda. Pada tanggal 27 Oktober  1947 para anggota KTN tiba di Indonesia.

Dari kontak pendahuluan yang dilakukan dengan kedua pihak yang bersengketa menunjukkan bahwa masing-masing pihak tak mau bertemu di wilayah yang dikuasai pihak lainnya. Belanda mengusulkan Jakarta sebagai tempat perundingan, tetapi ditolak oleh pihak RI. Pihak RI menganggap bahwa di Jakarta sudah tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan tidak ada jawaban dari RI yang aktif akibat Agresi Militer Belanda. RI menginginkan perundingan dilakukan di luar daerah pendudukan Belanda. Oleh karena itu,  Amerika menawarkan kapal angkut USS Renville sebagai tempat perundingan yang netral.

Setelah jatuhnya Kabinet Syahrir III, presiden menunjuk Mr. Amir Syarifuddin untuk menyusun kabinet baru. Sesudah Amir Syarifuddin berhasil menyusun kabinet baru, ia segera membentuk delegasi untuk menghadapi perundingan dengan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh  perdana Menteri Amir Syarifuddin , dengan Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketuanya. Anggota-anggotanya terdiri atas dr. Tjoa Siek Ien, Sutan Syahrir, H.Agus Salim, Mr.Nasrun, dan dua orang anggota cadangan, yaitu Ir. Djuanda dan Setiajid, serta 32 orang penasihat. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh  R. Abdulkadir W Idjoyoatmodjo, dengan Mr. H. A.L. van Vrendeburg sebagai wakil ketuanya. Anggota-anggotanya terdiri dari Dr. P.J Koets,  Mr. Zulkarnaen, Letnan Kolonel Surio Santoso, Dr. Styut   .

Secara resmi Perundingan Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Untuk memperlancar perundingan, KTN melakukan desakan-desakan secara halus terhadap kedua belah pihak, diantaranya dengan menberikan   Christmas Message yang berisi dua hal pokok, yaitu:

  1. Immediate standfast and cease-fire (berdiri tegak ditempat dan penghentian tembak menembak dengan segera).
  2. Pengulangan kembali pokok dasar dari peundinga Linggarjati.

Walaupun demikian, jalannya perundingan ternyata tidak selancar yang diharapkan. Untuk mengatasi kemacetan ini, masing-masing pemerintah secara tersendiri melakukan perundingan dengan KTN. Hasilnya, KTN menyimpulkan bahwa Perundingan Linggarjati bisa dijadikan dasar perundingan, namun masalah garis demarkasi masih tetap menjadi penghalang. Dalam hal ini pihak Belanda bersikeras pada tuntutannya tentang apa yang dinamakan “Garis van Mook”, yaitu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah agresi militernya sampai dengan perintah gencatan senjata Dewan Keamanan PBB tanggal 4 Agustus 1947. Pihak RI menolak karena menganggap bahwa tidak sepantasnya daerah hasil agresi diakui. Dalam keadaan yang tidak menentu, pihak Belanda memberikan ultimatum bahwa ia tidak dapat lagi melanjutkan perundingan dan pihak RI diberikan waktu 48 jam untuk menjawabnya.

KTN menyadari bahwa ultimatum Belanda itu dapat menimbulkan situasi yang berbahaya. Untuk itu Dr. Frank Graham menambahkan bahwa pemerintah RI mendapatkan jaminan dari KTN dan kekuasaan pemerintah RI tidak akan berkurang selama masa peralihan, yaitu sampai dengan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada negara federal Indonesia.

  1. B.     Dampak dari adanya perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville.
  2. 1.    Dampak Perjanjian Linggarjati

Hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah lebih baik. Perbedaan tafsiran terhadap pasal-pasal dalam naskah persetujuan Linggarjati menjadi pangkal perselisihan. Lebih-lebih setiap pihak Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 1947 pihak Belanda melalui misi Idenburg menyampaikan nota kepada Pemimpin RI yang harus dijawab dalam 2 minggu. Isi nota tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Membentuk pemerintahan peralihan bersama
  2. Hendaknya diadakan Garis Demiliterisasi
  3. Perlunya sebagian Angkatan darat, Laut, dan udara kerajaan Hindu-Belanda tinggal di Indonesia tinggal indonesia untuk pembangunan suatu pertahanan yang modern.
  4. Perlunya pembentukan alat kepolisian yang dapat melindungi kepentingan dalam dan luar negeri.

Pada tanggal 8 Juni 1947 pemerintah RI menyampaikan nota balasan yang isinya antara lain sebagai berikut:

  1. Dalam masalah politik Pemerintah RI menyetujui pembentukan Negara Indonesia Timur walaupun tidak selaras dengan perjanjian Linggarjati
  2. Dalam bidang militer pemerintahan  RI menyetujui  demiliterisasi antara daerah demarkasi kedua belah pihak. Keamanan dalam zona Bebas Militer tersebut akan diserahkan kepada polisi.
  3. Mengenai Pertahanan Indonesia Serikat harus dilakukan oleh tentara nasional Masing-masing sehingga gendarmerie (pertahanan bersama) ditolak.

Nota balasan yang disampaikan oleh Syahrir tersebut dianggap terlalu lemah. Akibatnya semakin banyak partai-partai dalam KNIP yang menentangnya, bahkan partainya sendiri juga melepaskan dukungannya. Akhirnya Kabinet Syahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.

Sementara itu dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Linggarjati  itu, pihak Belanda melanjutkan aksinya dengan melakukan Agresi Militer pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 00.00. Dalam waktu singkat Belanda berhasil menerobos garis pertahanan TNI. Kekuatan TNI  dengan organisasi dan peralatan yang sederhana tidak mampu menahan pukulan musuh yang serba modern. TNI menyadari bahwa sistem pertahanan linier tidak tepat untuk menghadapi situasi seperti itu.

  1. 2.      Dampak Perundingan Renville

Dengan adanya Perundingan Renville, pemerintah RI pada hakekatnya sangat merugikan pihak RI antara lain:

  1. Pihak RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat pada masa peralihan.
  2. Daerah yang diduduki Belanda melalui agresinya, diakui oleh pihak RI sampai dengan diadakannya plebisit untuk menentukan aspirasi rakyat didaerah itu, apakah berhasrat bergabung dengan RI atau tidak.
  3. Pemerintah RI bersedia menarik semua pasukannya dari daerah-daerah kantong gerilya di daerah yang diduduki Belanda dan masuk ke wilayah RI.

Perundingan Renville ini ditandatanganni pada tanggal 17 Januari 1948. Kemudian diikuti dengan hijrahnya pasukan-pasukan TNI dari daerah kantong-kantong gerilya ke wilayah RI.

Sementara pihak Belanda terus melaksanakan rencananya membentuk negar-negara boneka di daerah-daerah yang didudukinya, seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur dan Negara Madura. Tokoh-tokoh dari negara-negara itu kemudian dihimpun dalam sebuah organisasi yang bernama Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau pertemuan untuk musyawarah federal.

Sekalipun kabinet Amir Syarifuddin merupakan kabinet koalisi yang kuat, namun setelah kabinet Amir menerima Perjanjian Renville, partai-partai politik kembali menentangnya. Masyumi yang merupakan pendukung utama kabinet ini, menarik kembali menteri-menterinya. Tindakan ini kemudian didukung juga oleh PNI, karena PNI menganggap bahwa Perjanjian Renville tidak menjamin dengan tegas tentang kelanjutan dan kedudukan RI. Kabinet Amir yang hanya mendapat dukungan dari partai-partai sayap kiri tidak mampu mempertahankan diri. Pada tanggal  23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada presiden.

BAB III

KESIMPULAN

 

Dari hasil penjelasan yang sudah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian linggarjati dan perjanjian Renvile memiliki nilai historis yang penting bagi Republik muda yang sedang mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur diplomasi . Seperti halnya perjanjian yang sudah-sudah baik Linggarjati maupun Renvile pihak Indonesia selalu dirugikan dari hasil perjanjian tersebut. Walaupun seperti itu tapi kennyatanya dari pihak belanda selalu melanggar perjanjian tersebut dengan menggunakan politik pecah belah dan agresi militer hingga dua kali.

Dari kejadian itulah Indonesia mendapatkan dukungan dan simpati dari Negara-negara lainya untuk membantu Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Hindia- Belanda.

 

 

DAFTAR  PUSTAKA

Media Pressindo.2005. Serangan Umum 1Maret 1949: Yogyakarta, Media Pressindo.

Mustopa Habib.2007. Sejarah SMA Kelas III Program IPS: Jakarta, Yudhistira.

Nugroho dan Marwadi Djoened, 1993. Sejarah Nasional 6 :Jakarta, Balai Pustaka.

Thamiend Nico R. 2001. Sejarah untuk Kelas 2 SMU: Jakarta, Yudhistira.

www.wikipediaindonesia.com/ 10/10/2011,perundingan Linggarjati dan perundingan Renvile/.

PERJUANGAN INDONESIA PASCA MERDEKA MELALUI JALUR  DIPLOMASI

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata  kuliah Sejarah Kontemporer

Dosen pengampu        :  Insan Fahmi Siregar, M.Hum.

Disusun oleh :

  1. Ahmad Ramdhani                   ( 3101409065 )

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2011

About these ads
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 9 Juli 2012 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: